PENDAMPINGAN PKSA

            Pendataan yang telah dilakukan sebelumnya oleh tim pendamping PKSA di wilayah Adiyaksa rampung mendata penerima manfaat untuk tahun 2013. Sebanyak 50 anak dari keluarga tidak mampu dengan aktivitas keseharian adalah pengemis telah terdata dengan rapi, mereka telah dibukakan buku tabungan rekening di Bank Tabungan Negara (BTN). Para orang tua yang tergabung dalam penerima manfaat pada tahun ini termasuk sebagian dari ibu dana anak dari tahun sebelumnya.tetapi ada banyak pula orang tua dan anak yang akan bergabung dalam menerima manfaat ini, mereka berbondong bondong mendatangi tim pendamping untuk bisa mendapatkan bantuan yang sama. Peluang yang dianggap menguntungkan ini telah memberi magnet bagi ibu dan anak yang beum pernah bergabung dengan pendampingan ini. Seakan hal yang dijadikan usaha mati-matian untuk bisa mendapatkan bantuan, tetapi tim pendamping PKSA tetap mengumpulkan data mereka dan menyeleksi secara ketat untuk pendampingan tahun ini. Ada banyak cara para ibu dan anak yang baru ini untuk bisa mempengaruhi tim pendamping agar bisa mendapat bantuan, ada yang memelas dengan kondisi keluarga yang disampaikan secara renta, adapula dengan cara ngotot dan emosi menyampaiakan niat dan maksud untuk bisa mendapat dukungan lolos seleksi.

            Pertemuan dan penyampaian pada pekan ini di jalan Adiyaksa Baru LR 7 di depan Rumah Pak RT selanjutnya akan memberikan pengarahan dalam pemilihan penerima manfaat. Penyampaian dan pengarahan oleh tim pendamping pada pertemuan kali ini adalah mekanisme pendampingan untuk anak penerima manfaat, mekanisme pengusualan penarikan dana yang telah ditabung dan model sanksi yang akan diberikan kepada penerima manfaat jika melanggar aturan dan kesepakatan yang telah dibuat dari tim pendamping, peraturan daerah, dan juga kriminalitas. Antusias penerima manfaat yang hadir pada pertemuan begitu tinggi untuk mendengarkan arahan dengan seksama. Dengan arahan ini para penerima manfaat banyak yang bertanya untuk keadaan selanjutnya, apakah masih ada peluang untuk mendapatkan bantuan. Tim pendamping menyampaikan tetap ada peluang untuk bantuan penerima manfaat selanjutnya tetapi akan diterapkan sistem tunggu dan seleksi usia dan status sekolah.

Stop Beri Uang Kepada Pengemis dan Pengamen Jalanan

Dalam tiga tahun terakhir, pengemis dan pengamen di sejumlah lampu merah (traffic light) di Kota Makassar tumbuh subur. Keberadaan pengemis dan pengamen jalanan ini kerap membuat pengguna jalan resah lantaran ada beberapa pengamen dan pengemis terkesan memaksa saat meminta kepada pengguna jalan. Namun, Pemkot Makassar seakan tutup mata atas realitas sosial ini. Padahal, DPRD Kota Makassar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan (anjal), Gelandangan, Pengemis dan Pengamen. Pemkot malah dituding tidak bertaji menegakkan perda ini.
Lantas bagaimana tanggapan Pemkot atas realitas dan beragam pendapat soal keberadaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang telah dilakukan Pemkot, wartawan BKM melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Dr Burhanuddin, Jumat (4/1). Berikut petikannya. 
 

BKM: Sejauh mana upaya Dinas Sosial menekan jumlah anak jalanan (anjal), gelandangan, pengemis dan pengamen di Makassar?
Burhanuddin: Kami telah melakukan beberapa upaya. Selain melakukan razia, kami juga telah mendirikan 10 titik posko penanganan anjal di Makassar. Bahkan, kami terus melakukan sosialisasi baik melalui media cetak maupun elektronik agar para pengguna kendaraan yang melintas tidak memberikan uang kepada mereka. Kami minta kepada pengguna jalan untuk berhenti memberikan uang kepada anjal, gelandangan, pengemis dan pengamen. Kalau ingin menyumbang, kami sarankan untuk menyumbang melalui lembaga resmi yang ditunjuk. Dengan begitu, kami yakin jumlah anjal dan pengamen di Makassar bisa berkurang.

BKM: Kenapa Dinsos harus mendirikan posko?
Burhanuddin: Posko ini bertujuan bukan untuk penertiban melainkan untuk membina anjal dan pengamen terkait dampak dari aktifitas mereka di jalan. Kami ingin mereka tidak mendapat musibah seperti kecelakaan serta mengganggu aktifitas lalulintas.

BKM: Dimana saja posko pembinaan akan dibangun?
Burhanuddin: Ada 100 lebih titik potensi aktifitas anjal dan pengamen di Makassar, namun untuk langkah awal kami baru mendirikan 10 posko. 10 posko ini masih kami survei dimana saja yang paling banyak menimbulkan dampak dari aktifitas mereka.

BKM: Siapa saja yang akan menempati posko pembinaan tersebut?
Burhanuddin: Posko itu akan ditempati tim terpadu yang berasal dari Dinsos sendiri, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) serta sejumlah LSM anak. Mereka akan memberikan pembinaan berupa pemahaman terhadap dampak ketika para anjal beraktifitas di jalan dan mencari solusi atas persoalan mereka.

BKM: Apa hanya sebatas pembinaan saja?
Burhanuddin: Kami juga akan melakukan penindakan melalui tim penindakan yang terdiri dari Satpol- PP dan Tripika setiap kecamatan. Penindakan akan kami lakukan jika pendekatan persuasif yang kami lakukan tidak membuahkan hasil.

BKM: Berdasarkan data yang ada di Dinas Sosial, sebenarnya berapa jumlah anjal, gelandangan, pengemis dan pengamen di Makassar?
Burhanuddin: Soal jumlah anjal di Makassar bersifat fluktuatif, tapi dari data terakhir tahun 2012 kami mencatat ada 418 anak jalanan yang beraktifitas di beberapa ruas jalan utama. Tapi angka ini selalu berubah-ubah disebabkan adanya "pendatang baru" yang kebanyakan datang dari daerah lain di luar Makassar.

BKM: Lalu bagaimana soal anggaran penanganan anjal, apa sudah maksimal?
Burhanuddin: Kita tidak bisa menyebutkan jika anggaran yang dialokasikan setiap tahun untuk penanganan anjal masih kurang atau lebih. Tidak bisa kita mengatakan besar atau kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk anjal. Namun, menurut saya yang terpenting adalah bagaimana anggaran yang ada bisa dioptimalkan dengan baik. Tahun 2013 ini anggaran penanganan anjal yang kami kelola sebanyak Rp 225 juta. Dana ini untuk membiayai kebutuhan operasional tim terpadu yang kami bentuk, sosialisasi sekaligus pengadaan sarana posko seperti tenda dan kursi.

BKM: Sekarang, kebanyakan para pengamen di lampu merah bukan hanya dari kalangan bawah, tetapi kebanyakan mahasiswa. Bagaimana Dinas Sosial mengatasi hal ini?
Burhanuddin: Kehadiran para pengamen dari kalangan pelajar dan mahasiswa sebenarnya bukan untuk mendapatkan uang, tetapi hanya ingin mengeskpresikan apa yang mereka miliki. Namun apapun itu, aktifitas mengamen atau meminta sumbangan di jalan bukanlah langkah yang baik. Pasalnya akibat aktifitas mereka, bisa berdampak pada keselamatan mereka serta kenyamanan bagi pengguna jalan yang lain. (syafril)

Tentang PKSA

       Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) akan menjadi prioritas nasional Kementerian Sosial RI untuk mewujudkan pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan terhadap anak dari penelantaran, eksploitasi dan diskriminasi. Bahkan untuk mendukung program tersebut, dalam 5 (lima) tahun ke depan anggarannya dikucurkan dari APBN.

      “Pemerintah harus merasa malu dengan banyaknya lembaga kesejahteraan sosial anak yang begitu mandiri, transparan, jujur dan memiliki komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan bagi keluarga miskin,”kata Menteri Sosial RI Salim Segaf Al Jufri saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Cikarang, Kamis (25/3) malam.

Dijelaskan dia, melalui Rakernas akan diperoleh spirit baru bagi seluruh stake holders untuk memberi perhatian penuh pada anak terutama dari keluarga sangat miskin.

      Ia mengingatkan kepada seluruh Dinas/Instansi Sosial di Provinsi dan Kabupaten Kota agar lebih memperhatikan pemanfaatan subsidi pemenuhan kebutuhan dasar anak melalui panti agar bisa dirasakan bantuan tersebut. “Kita tidak berharap 135.014 anak yang dibantu hanya dalam angka saja tetapi harus sampai kepada si anak. “Berdosalah bagi siapapun yang memakan bagian anak yatim dan miskin,”tegas nya.

Selain itu tambah dia jangan mengurangi dan merevisi bantuan perlindungan sosial anak untuk12.307 dengan bantuan antara Rp 1.4 juta hingga Rp1.8 juta.

      Hasil evaluasi ujicoba PKSA tahun 2009 terhadap anak jalanan dan terlantar sekarang (2009) sebanyak 1.375 anak-anak jalanan dan terlantar sudah mempunyai buku tabungan melalui PKSA . Melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Anak Mensos berharap anak dapat terhindar dari eksploitasi ekonomi, kekerasan, tidak terlantar dan tidak diperlakukan diskriminatif.

       Dalam pada itu Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kemensos, Makmur Sunusi mengatakan pada Tahun 2010 anggaran PKSA telah tersedia sebesar Rp 271 miliar yang akan dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas pemenuhan pelayanan sosial dasar dan penguatan tanggung jawab orang tua serta penguatan peran lembaga sosial anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Anak Balita terlantar (1.405 anak)
2. Anak terlantar ( 135.014 anak)
3. Anak Jalanan (6.173 anak)
4. Anak berhadapan hukum (430)
5. Anak dengan kecacatan (2.041 anak)
6. Anak yang memerlukan kebutuhan khusus (2.258 anak).

Jumlah keseluruhan penerima bantuan PKSA tahun 2010 sebanyak 147.321 anak yang didistribusikan di 33 provinsi, yang dikelola pusat Rp 251 miliar dan melalui dekonsentrasi sebesar Rp 20 miliar. (RP)

PEMBUATAN REKENING TABUNGAN PKSA

Proses pembuatan tabungan 1

Proses pembuatan tabungan 2